1.MUZARA’AH
A. Definisi muzara’ah
1.Muzaraah menurut bahasa :
Menurut
bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, pertama adalah tharh
al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah al-hadzar (modal).
Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.[1]“Al-Muzara’ah menurut bahasa adalah muamalah
terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya”.[2]Sedangkan yang dimaksud di
sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan
ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.
2.Muzaraah menurut istilah :
Menurut
istilah muzara’ah didefiniskan oleh para ulama seperti yang dikemukakan
oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai
berikut:
·
Menurut Hanafiah muzara’ah ialah akad
untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
·
Menurut Hambaliah muzara’ah adalah
pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang
bekerja diberi bibit.
·
Menurut al-Syafi’i berpendapat bahwa muzara’ah
adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah
tersebut.
·
Menurut Sulaiman Rasyid, muzara’ah ialah
mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan
sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya
pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.
Jadi muzara’ah menurut bahasa
berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan
secara istilah muzara’ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan
petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap
agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua,
sepertiga, lebih banyak atau lebiih sedikit daripada itu.
B. Dasar hukum muzara’ah
Rasulullah s.a.w. bersabda
sebagai berikut:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
(من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى
فليمسك أرضه )
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra.
Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka
hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau
maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)[3]
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ
لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ
Artinya:“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah
ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)[4]
Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara’ah itu
dibolehkan.
C. Rukun dan syarat muzara’ah
Menurut Hanafiah rukun muzara’ah ialah “akad, yaitu ijab dan
kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah,
perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”.[5]
Menurut jumhur ulama ada empat
rukun dalam muzara’ah:[6]
1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek al-muzaraah
4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan
Sementara syarat-syaratnya
sebagai berikut:[7]
1. Syarat bertalian dengan ‘aqidain, yaitu
harus berakal.
2. Syarat
yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja
yang ditanam.
3. Hal yang
berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus
disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama.
4. Hal yang
berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan
syarat-syaratnya.
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang
digunakan dalam bercocok tanam muzara’ah.
D. Dampak dari sistem muzara’ah
Diterapkannya bagi hasil sistem muzara’ah
berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:
1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau
saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat menambah atau meningkatkan
penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam
negeri.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor
riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
E.
Berakhirnya Muzara’ah
Muzara’ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:[8]
1. Jika
pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan
transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh
(tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi
yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
2. Pekerja
tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang
lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan
pekerjaan.
3. Jika
salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang
mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau
walinya yang menggantikan posisinya.
4. Adanya
kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.
2.MUSAQAH
A.Definisi Musaqah
1.Musaqah
menurut bahasa:
Musaqah itu berasal dari
kata al-saqa yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur
(mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan
dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus.
2.Musaqah
menurut istilah:
“Suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau
menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka
berdua.”
Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana
dari muzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas
penyiraman dan pemeliharaan .Sebagai imbalan ,si penggarap berhak atas nisbah
tertentu dari hasil panen.[9]
B. Dasar
Hukum Musaqah
Ibnu
Rusyd dalam Bidayatul mujtahid-nya menuliskan, Jumhur ulama-yakni imam Malik,
ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan (dua orang terakhir ini adalah
pengikut Abu Hanifah) serta Ahmad dan Dawud-memegang kebolehan bagi hasil.
Menurut mereka, bagi hasil ini dikecualikan dari sebuah hadits yang melarang
menjual sesuatu yang belum terjadi dan sewa-menyewa yang tidak jelas.
Mereka berpegangan pada hadits shaahih dari Ibnu Umar r.a yang berbunyi:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ال يهود خيبر نخل خيبر وارضنا على ان يعملوها من اموالهم ولرسولله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها (اخرجه البخاري ومسلم)
“Rasulullah menyerahkan kepada orang-orang yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah khaibar dengaan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya” (HR. Bukhari-Muslim).
Mereka berpegangan pada hadits shaahih dari Ibnu Umar r.a yang berbunyi:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ال يهود خيبر نخل خيبر وارضنا على ان يعملوها من اموالهم ولرسولله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها (اخرجه البخاري ومسلم)
“Rasulullah menyerahkan kepada orang-orang yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah khaibar dengaan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya” (HR. Bukhari-Muslim).
Dalam satu riwayat
juga disebutkan:
انه صلى الله عليه وسلم سا قاهم على نصف ما تخرجه الرض والثمرة (اخرجه البخاري ومسلم)
“Rasulullah saw. Mengadakan transaksi muusaqah dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah”(HR. Bukhari-Muslim).
انه صلى الله عليه وسلم سا قاهم على نصف ما تخرجه الرض والثمرة (اخرجه البخاري ومسلم)
“Rasulullah saw. Mengadakan transaksi muusaqah dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah”(HR. Bukhari-Muslim).
Musaqah menurut
Hanfiah sama dengan muzaraah,baik hukum maupun syarat-syaratnya.Menurut
Imam Abu Hanifah dan Zufar,musaqah dengan imbalan yang di ambil dari
sebagian hasil yang diperolehnya,hukumnya batal karena itu termasuk akad
sewa-menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya,dan hal tersebut dilarang oleh syara’.Sebagaimana
disebutkan dalam hadist nabi dari nafi’ dari Khadij bahwa nabi saw bersabda :
“Barangsiapa yang memilki sebidang tanah,maka
hendaklah dia menanaminya,dan janganlah ia menyewakan dengan sepertiga dan
tidak pula seperempat dan juga tidak dengan makanan yang disebutkan.”(Mutaffaq
alahi)[10]
Menurut
Abu Bakar Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumhur ulama
(Malik.Syafi’I,Ahmad),musaqah dibolehkan dengan beberapa syarat.Pendapat
ini didasarkan pada hadist nabi SAW :
“Dari
Ibnu Umar Nabi SAW bekerja sama dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh
dari hasil yang diperoleh baik berupa buah-buahan maupun pepohonan.”(HR.Jamaah)[11]
C. Rukun
dan Syarat Musaqah
Menurut Hanafiah rukun musaqah adalah ijab dan qobul.Menurut
Malikiyah,akad musaqah lazim dengan adanya lafadz ijab-qobul.Sedangkan
menurut Hanbaliah sama dengan muzaraah,tidak perlu ijab-qobul dengan
lafal,melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara lansung.
Jumhur
Ulama menetapkan bahwa rukun musaqah ada lima, yaitu berikut ini :
1. Dua orang yang akad (al-aqidani)
Al-aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal.
Al-aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal.
2. Objek musaqah
Ulama Hanafiyah
adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian
ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musyaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab
sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.
Ulama
Malikiyah berpendapat bahwa objek musyaqah adalah tumbuh-tumbuhan, seperti
kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti
anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain, dengan dua syarat:
a. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan
b. Akad ditentukan dengan waktu tertentu
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musyaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.
a. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan
b. Akad ditentukan dengan waktu tertentu
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musyaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.
Ulama
Syafi’iyah berpendapat bahwa musyaqah hanya dapat dilakukan pada kurma dan
anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang
Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari
segi wajib zakatnya. Akan tetapi, madzhab qadim membolehkan semua jenis
pepohonan.
3.
Buah
Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
4. Pekerjaan
Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah.
Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.
Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzara’ah maupun musyaqah sebab Rasulullah saw pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.
Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah.
Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.
Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzara’ah maupun musyaqah sebab Rasulullah saw pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.
5. Sighat
Menurut Ulama Syafi’iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musyaqah sebab berlainan akad. Adapun Ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.
Menurut Ulama Syafi’iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musyaqah sebab berlainan akad. Adapun Ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.
Syarat-Syarat
Musaqah :
1.
Kecakapan
aqidain(pemilik kebun dan penggarap).
2.
Pohon
yang dimusaqahkan dapat diketahui dengan melihat atau menerangkan sifat – sifat
yang tidak berbeda dengan kenyataannya. Akad dinyatakan tidak sah apabila tidak
diketahui dengan jelas.
3.
Jangka waktu yang dibutuhkan diketahui dengan
jelas hal itu merupakan musaqah akad lazim (keharusan) yang menyerupai akad
sewa – menyewa. Dengan kejelasan ini maka tidak dapat unsur ghoror. Abu Yusuf
dan Muhammad berpendapat bahwa penjelasan jangka waktu bukan syarat musaqah
tetapi itu disunahkan.
Menurut kalangan madzhab Hanafi apabila jangka waktu musaqah telah berakhir sebelum buahnya matang maka pohon itu wajib dibiarkan kepada pihak penggarap, agar ia tetap menggarap hingga pohon tersebut berbuah matang.
Menurut kalangan madzhab Hanafi apabila jangka waktu musaqah telah berakhir sebelum buahnya matang maka pohon itu wajib dibiarkan kepada pihak penggarap, agar ia tetap menggarap hingga pohon tersebut berbuah matang.
4.
Akad harus dilakukan sebelum buah tampak, karena
dengan keadaan seperti itu, pohon memerlukan penggarapan. Namun apabila
terklihat hasilnya, menurut sebagian ahli fiqh tidak dibolehkan musaqah karena
tidak membutuhkan penggarapan walaupun tetap dilakukan maka namanya ijarah
(sewa – menyewa) bukan lagi musaqah. Ada ulama yang membolehkannya.
5.
imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah
diketahui dengan jelas misalnya separuh atau sepertiga. Jika dalam perjanjian
ini syaratkan untuk penggarap atau pemilik pohon mengambil hasil dari pohon –
pohon tertentu saja, atau keadaan tertentu maka musaqah tidak sah.
D.Hikmah Musaqah
1. Menghilangkan
bahaya kefaqiran dan kemiskinan dan dengan demikian terpenuhi segala kekurangan
dan kebutuhan.
2. Terciptanya
saling memberi manfaat antara sesama manusia.
3. Bagi
pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan terpelihara dari kerusakan dan akan
tumbuh subur karena dirawat.
E.Berakhirnya
Akad Musaqah
Menurut para ulama fiqh berakhirnya akad al-musaqah itu apabila :
1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;
2. Salah satu pihak meninggal dunia;
3. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.
Menurut para ulama fiqh berakhirnya akad al-musaqah itu apabila :
1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;
2. Salah satu pihak meninggal dunia;
3. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.
Dalam udzur
disini para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad al-musaqah itu dapat diwarisi atau tidak :
Ulama Malikiyah : bahwa al-musaqah adalah akad yang
boleh diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan
hanya karena ada udzur dari pihak petani.
Ulama Syafi’iyah : bahwa akad al-musaqah tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.
Ulama Hanabilah : bahwa akad al-musaqah sama dengan akad al-muzara’ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.
Ulama Syafi’iyah : bahwa akad al-musaqah tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.
Ulama Hanabilah : bahwa akad al-musaqah sama dengan akad al-muzara’ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.
F. Perbedaan muzaraah dan
musaqah
Wahbah
az-zuhaili merumuskan perbedaan antara Musaqah dan Muzaraah menjadi empat,
yaitu:
·
Dalam musaqah, apabila salah satu dari ‘aqidain
tidak berkenan untuk meneruskan akad, maka ia boleh dipaksa (untuk meneruskan
akad-pen). karena hal itu tidak akan membahayakan (terhadap kebun-pen) disisa
akadnya. Berbeda dengan muzaraah, apabila pemilik biji memutuskan akad sebelum
biji ditanam, maka ia tidak boleh dipaksa meneruskan. Lebih dari itu, akad
musaqah adalah akad yang lazim sedangkan muzaraah adalah akad ghairu lazim.
Muzaraah tidak lazim kecuali bijinya sudah ditanam.
·
Apabila masa musaqah sudah habis, maka akad
tetap berlangsung tanpa upah, dan penggarap menunaikan pekerjaanya kepada
pemilik kebun tanpa upah. Sedangkan dalam muzaraah penggarap harus meneruskan
akadnya dengan ujrah misal, karena bolehnya menyewakan tanah dan menggarapnya
pada muzaraah.
·
Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah,
penggarap diberi upah. Sedangkan dalam muzaraah, jika diminta sebelum
menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.
·
Dalam musaqah lebih baik (istihsan) jika tidak
disebutkan masa akadnya, cukup hanya dengan mengetahui waktunya (waktu
berbuah-pen) menurut adat. Berbeda dengan menanam, karena waktu panennya bisa
lebih awal juga bisa terlambat dari perkiraan. Sedangkan dalam muzaraah, hal itu
justru disyaratkan menurut asal madzhab hanafi. Ulama lain tidak mensyaraatkan
hal ini.
G.Aplikasi Perhitungan dan Pembagian
Hasil
Dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang,
pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau
pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik
tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan,
sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada
pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian
semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semangkin bertambah
banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani
penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan
pemilik tanah.
Untuk itu pemakalah mengusulkan supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap
petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil
yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak
menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada
baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran
kepercayaan, dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil
yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah
antara petani pengggarap dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan
dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil.
Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan,
jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan
artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.
Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, Pada tanggal 7 Januari
1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi
hasil.
Contoh Pembagian Hasil Muzaraah :
Disuatu Daerah
Tingkat II, oleh Bupati/Walikotamadya kepala daerah ditetapkan hasil produksi
rata-rata 1 Ha sawah adalah sebesar 1800 kg gabah, ternyata setelah diolah
hasil produksi mencapai 3000 kg gabah.
Maka pembagiaanya adalah sebagai berikut:
Untuk penggarap = 1125 kg
Untuk pemilik = 675 kg
Langkah kedua, adalah pembagian sisa dari hasil produksi rata-rata,
yaitu 3000 – 1800 = 1200 kg. Sisanya ini dibagi dengan rumus II.
Hasil Akhir:
Hak Penggarap = 1125 kg + 960 kg = 2085 kg
Hak Pemilik = 675 kg + 240 kg = 915
kg.
H.Aplikasi
Dalam Perbankan Syariah
Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, musaqah
merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis
dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.
Syafi’I Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik menuliskan, ada lima prinsip dasar dalam perbankan syariah. Yaitu: prinsip titipan atau simpanan (depeosito/ al-wadi’ah), jual beli (sale and purchase), sewa (operational lease and financial lease), jasa (fee-based services), dan bagi hasil (profit sharing).
Dalam prinsip dasar yang disebutkan terakhir (bagi hasil) ini, terdapat musyarakah, mudharabah, muzara’ah, dan yang terakhir adalah yang dibahas dalam makalah ini, yaitu musaqah (plantantion management fee based on certaain portion of yield). Dalam konteks ini, lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen kebun.
Dari semua pendapat ulama mengenai objek musaqah, tentunya yang lebih relevan adalah pendapat yang membolehkan musaqah untuk semua tanaman atau pepohonan baik yaang berbuah ataupun tidak seperti sayur-sayuran. Hal ini dikarenakan jika melihat pendapat ulama yang
Syafi’I Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik menuliskan, ada lima prinsip dasar dalam perbankan syariah. Yaitu: prinsip titipan atau simpanan (depeosito/ al-wadi’ah), jual beli (sale and purchase), sewa (operational lease and financial lease), jasa (fee-based services), dan bagi hasil (profit sharing).
Dalam prinsip dasar yang disebutkan terakhir (bagi hasil) ini, terdapat musyarakah, mudharabah, muzara’ah, dan yang terakhir adalah yang dibahas dalam makalah ini, yaitu musaqah (plantantion management fee based on certaain portion of yield). Dalam konteks ini, lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen kebun.
Dari semua pendapat ulama mengenai objek musaqah, tentunya yang lebih relevan adalah pendapat yang membolehkan musaqah untuk semua tanaman atau pepohonan baik yaang berbuah ataupun tidak seperti sayur-sayuran. Hal ini dikarenakan jika melihat pendapat ulama yang
membolehkan musaqah hanya sebatas pada kurma dan
anggur, maka hal ini akan menyia-nyiakan tanaman yang lain yang juga mempunyai
banyak manfaat. Apalagi, tidak semua pemilik kebun yang bisa menggarap
kebunnnya sendiri. Disamping itu, banyak juga orang yang mempunyai skill untuk
merawat kebun akan tetapi tidak memilki kebun. Dari sinilah, hubungan antara
pemilik kebun dan tukang kebun saling melengkapi.
Contoh konkritnya diperbankan adalah ketika seorang nasabah bekerja sama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sektor riil semacam agrobisnis dan perkebunan. Dalam hal ini, bank mencari seseorang atau beberapa pekerja yang dijadikan sebagai tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga, dan yang paling inti adalah menyirami kebun tersebut. Ketika kebun tersebut sudah berbuah, maka bank dan tukang kebun berbagi hasil sesuai dengan prosentase yang sudah ditentukan pada awal akad.
Contoh konkritnya diperbankan adalah ketika seorang nasabah bekerja sama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sektor riil semacam agrobisnis dan perkebunan. Dalam hal ini, bank mencari seseorang atau beberapa pekerja yang dijadikan sebagai tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga, dan yang paling inti adalah menyirami kebun tersebut. Ketika kebun tersebut sudah berbuah, maka bank dan tukang kebun berbagi hasil sesuai dengan prosentase yang sudah ditentukan pada awal akad.
[1] Abdurrahman al-jaziri, Fiqih ‘Ala
Madzahib al-Arba’ah, hlm,1.
[2] Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Disalin
dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia
Panduan Fiqih Lengkap, ter. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit
Pustaka Ibnu Katsir, 2007
[3] Hussein Khalid Bahreisj, Himpunan
Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hal 173-174
[5] Suhendi, Fiqih
Muamalah..., hal 15
[7] Suhendi, Fiqih Muamalah...,
hal 158-159.[8] Abdullah bin
Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih
Muamalah dalam
Pandangan Empat Mazhab,
cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310.
[8] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi
Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah
al-Hanif, 2009), hal. 310.
[9] Ahmad
asy-Syarbasi,al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami(Beirut:Dar Alamil
Kutub,1987).
10] Wahbah
Zuhaili,loc.cit.,Juz 5.
[11] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani,Nayl
Al-Authar,Juz 6.
Daftar pustaka:
Antonio,Muhammad Syafi’i.2001.Bank Syariah
dari Teori ke Praktik.Jakarta:Gema Insani dan Tazkia Cendekia.
http://ihtsiqgf.blogspot.com/2010/06/makalah-musaqah-semester-3.html
http://alislamu.c
http://alislamu.c
http://zanikhan.multiply.com/journal/item/698
Tidak ada komentar:
Posting Komentar